IMPLEMENTASI INVESTASI DALAM MODAL SUMBERDAYA MANUSIA

Ekonomi Sumberdaya Manusia

URBANISASI DAN MIGRASI DESA-KOTA

TEORI DAN KEBIJAKAN

Oleh: Joko Puspito

A. Dilema Migrasi dan Urbanisasi

Salah satu dilema yang paling merisaukan dalam proses pembangunan adalah fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran dari berbagai pelosok daerah pedesaaan ke kota-kota di afrika, Asia dan Amerika Latin. Pertumbuhan penduduk dunia meskipun diproyeksikan lebih rendah di tahun-tahun mendatang karena adanya penurunan tingkat fertilitas penduduk dunia secara keseluruhan belakangan ini, namun berapun jumlah total penduduk dunia yang akan di capai pada tahun mendatang, yang jelas ledakan atau laju pertumbuhan penduduk yang relatif paling dramatis akan terjadi di kota-kota besar di berbagai negara-negara berkembang.

1. Urbanisasi : Kecenderungan dan Proyeksi

Fenomena demografi yang sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan, salah satunya adalah begitu cepatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota di berbagai negara-negara yang sedang berkembang. Jumlah penduduk di negara-negara berkembang tersebut nantinya dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah penduduk di masa depan yang telah diproyeksikan atau diperkirakan saat ini tergantung pada sifat strategi pembangunan yang dijalankan oleh negara-negara berkembang itu sendiri.

Dengan perkecualian beberapa kota besar di dunia, maka secara umum tingkat pertambahan penduduk di kota berkisar antara kurang dari 1 %/tahun sampai dengan sekitar 6 %/tahun. Pertanyaan inti dari lonjakan penduduk di daerah perkotann tersebut adalah bagaimana caranya kota-kota di negara-negara berkembang tersebut akan mengatasi aneka persoalan, baik yang berdimensi ekonomi, lingkungan hidup, maupun yang berdimensi politik, atas pemusatan penduduk yang begitu banyak.

Secara nyata dapat dikatakan sebesar apapun manfaat yang akan dibawa oleh ledakan penduduk itu, biaya, kerugian dan kesulitan yang akan ditimbulkannya akan jauh lebih besar lagi. Seperti pernyataan mantan Presiden Bank Dunia, Robert McNamara berikut ini :

Sebesar apapun manfaat ekonomi yang dibawa oleh para pendatng baru itu akan nampak kerdil apabila dibandingkan dengan seluruh biaya atau masalah-masalah yang akan ditimbulkannya. Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang begitu cepat telah jauh melampaui daya dukung infrastruktur manusia dan fisik yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang efisien berlandaskan stabilitas politik dan tata hubungan social yang mantap. Jangan harap kenyaman hidup serta keramahtamahan akan terpelihara di kalangan penduduk kota-kota.

Seiring dengan meluasnya urbanisasi dan bias urbanisasi makin tumbuh suburnya kantung-kantung pemukiman kumuh dan kampong-kampung di tengah kota yang serba menyesakkan dan liar. Sebagian besar pemukiman kumuh tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan fasilitas air bersih, saluran pembuangan limbah maupun sambungan listrik. Terciptanya pemukiman kumuh di kota tidak semata karena pertambahan penduduk dan migrasi desa-kota saja, namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Sadar atau tidak pemerintah telah menyebabkan munculnya pemukiman kumuh tersebut. Kekeliruan perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengembangan daerah perkotaan memang sering terjadi. Selain itu, perencanaan tata kota acapkali ketinggalan jaman, mudah berubah dan dirancang secara asal-asalan.

Masalah pokok yang sangat perlu untuk dibahas dari pertumbuhan penduduk perkotaan negara-negara berkembang adalah seberapa jauh pemerintah di suatu negara dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang memiliki dampak yang pasti terhadap pertumbuhan kota. Strategi pembangunan ortodok yang mengutamakan modernisasi industri, kecanggihan teknologi, dan pertumbuhan metropolis jelas telah menciptakan ketimpangan geografis dalam penyebaran kesempatan dan peluang-peluang ekonomi dan sekaligus menjadi penyebab utam perpindahan secara besar-besaran penduduk desa ke kota-kota secara terus menerus. Sementara itu di kawasan atau wilayah perkotaan sektor ekonomi “informal” mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cepat demikian juga peranannya dengan segala keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja dan mendukung kemajuan perekonomian.

2. Sektor Informal di Kota

Fokus utama teori pembangunan adalah pada hakekat perekonomian masing-masing negara berkembang yang bersifat dualistik, yaitu :

1. keberadaan sektor kapitalis perkotaan yang padat modal dan melibatkan produksi berskala besar hadir secara bersamaan  dengan
2. sektor pertanian tradisional yang padat karya dan memiliki produksi berskala kecil

analisis terhadap sifat-sifat dualistic tersebut juga diterapkan dalam perekonomian perkotaaan sehingga membagi menjadi Sektor Formal dan Sektor Informal.

Sektor informal mulai resmi dikenalkan pada tahun 1970-an melalui serangkaian observasi di beberapa negara berkembang dimana sejumlah besar tanaga kerja di perkotaan tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sektor informal ini meliputi berbagai kegiatan antara lain wiraswata, jasa, perdagangan, keterampilan dan masih banyak lagi. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan di negara-negar berkembang dan sehubungan dengan semakin terbatasnya daya serap sektor formal terhadap total angkatan kerja yang ada, maka diperlukanya penanganan yang lebih serius terhadap sektor informal dan meningkatkan fungsinya sebagai katup darurat terhadap ledakan angkatan kerja.

Ciri-ciri sektor Informal antara lain:

1. sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa
2. berskala kecil
3. unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga
4. padat karya/banyak penggunaan tenaga kerja
5. penggunaan teknologi yang relative sederhana
6. menjalankan pemeliharaan perusahaan seperti halnya perusahaan memonopoli persaingan dalam menghadapi menurunya pemasukan, kelebihan kapasitas, dan mengendalikan persaingan laba yang menurun pada rata-rata harga penawatan tenaga kerja potensial yang baru.
7. pemilik unit kerja informal umumnya tidak memiliki pendidikan formal dan keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja
8. produktivitas dan pendapatannya cenderung lebih rendah dari sektor formal
9. tidak memiliki jaminan keselamatan dan fasilitas penunjang kesejahteraan seperti pada sektor formal
10. umumnya merupakan pendatang baru dari pedesaan atau kota kecil yang gagal mendapatkan kerja di sektor formal
11. motivasi utama adalah semata-mata untuk mempertahankan kelangsungan hidup dirinya dan keluarga
12. umumnya mereka tinggal di perkampungan sederhana dan kumuh dengan fasilitas kesejahteraan yang minim.

Kaitan sektor informal sangatlah luas dengan sektor-sektor lain. Pedesaan merupakan sumber kelebihan tenaga kerja miskin yang selanjutnya mengisi sektor informal di perkotaan untuk menghindari kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Di perkotaan sektor formal tergantung pada sektor informal dalam penyediaan input-input produksi dan tenaga kerja murah. Sedangkan sektor informal sangat tergantung pada sektor formal dalam kedudukannya sebagai pasar pokok dari sebagian besar pendapatan yang mereka terima. Sangat nyata dan pentingnya peranan sektor informal perlu mendapatkan pengakuan terhadap keberadaannya yang selanjutnya dipromosikan sebagai salah satu sumber utama lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi angkatan kerja di perkotaan.

Beberapa argumen yang mendukung pentingnya promosi terhadap sektor informal, yaitu :

1. Data menunjukkan bahwa sektor informal mampu menciptakan surplus hasil. Surplus yang dihasilkannya terbukti menjadi pendorong yang amat positif bagi pertumbuhan perekonomian di perkotaan
2. Sebagai akibat rendahnya intensitas permodalan, sektor informal hanya memerlukan atau menyerap sebagian kecil modal dari jumlah modal yang diperlukan oleh sektor formal untuk memperkerjakan sejumlah tenaga kerja yang sama. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memupuk tabungan nasional bagi negara-negara berkembang yang sering menghadapi kesulitan atau kekurangan modal
3. Sektor informal mampu memberikan latihan kerja dan magang dengan biaya yang sangat murah yang berguna dalam pembentukan dan pembinaan sumberdaya manusia
4. Sektor informal mampu menyerap tenaga kerja semiterlatih dan kurang ahli yang jumlahnya terus meningkat dan tidak dapat diserap sektor formal
5. Alokasi sumberdaya sektor informal lebih efisien karena lebih banyak dan lebih mudah menerapkan teknologi tepat guna dan memanfaatkan sumberdaya local
6. Sektor informal memainkan peran sangat penting dalam proses daur ulang limbah atau sampah
7. Promosi sektor informal akan memeratakan distribusi hasil-hasil pembangunan bagi penduduk miskin yang kebanyakan memang terpusat di sektor informal

Promosi sektor informal juga mengandung resiko timbulnya berbagai masalah di perkotaan. Sektor informal sanagt mudah menyerap tenaga kerja, sehingga makin mendorong migrasi penduduk desa menuju perkotaan yang selanjutnya akan menyebabkan berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Sehingga perlu dipertimbangkan lebih matang berbagai kebijakan pemerintah untuk promosi sektor informal terkait berbagai masalah yang dapat ditimbulkannya.

Pemerintah dalam mempromosikan sektor informal, yang harus dilakukan adalah :

1. menghilangkan atau mengurang sikap yang bermusuhan terhadap sektor informal serta menggantinya dengan sikap yang lebih positif dan simpatik
2. memberikan dukungan pelatihan pekerjaan di bidang-bidang yang sangat bermanfaat bagi perekonomian perkotaan seluruhnya. Selain untuk mencetak lapangan kerja baru juga menciptakan sumber perpajakan baru bagi pemerintah
3. menyediakan berbagai sarana pendukung bagi sektor imformal, antara lain kredit lunak bagi unit-unit usaha kecil, bantuan teknologi tepat guna, fasilitas infrastrkuktur dan lokasi yang menunjang, dan perbaikan kondisi pemukiman 

3. Kaum Wanita dalam Sektor Informal

Meningkatnya migrasi wanita saat ini tidak hanya karena sekedar mengikuti suami namun juga karena kehendak sendiri. Peningkatan jumlah migran wanita yang sendirian juga erat kaitannya dengan semakin banyaknya keluarga yang dipimpin wanita yang umumnya miskin, sulit mendapatkan sumber penghasilan, dan memiliki tingkat fertilitas tinggi. Perubahan atas komposisi arus migrasi menimbulkan berbagai implikasi ekonomi dan demografi yang sangat penting di berbagai daerah perkotaan di negara berkembang.

Unit usaha mikro merupakan unit yang sering ditekuni kebanyakan wanita. Unit usaha ini memerlukan modal yang sedikit dan terkadang pula tanpa modal uang sama sekali, contohnya produk makanan, camilan atau barang kerajinan tangan. Curahan tenaga dan waktu kerja para wanita ini sangat besar, jika didukung dengan kredit modal yang memadai maka penghasilannya dapat lebih tinggi, karena selama ini jika dihitung antara ratio tenaga dengan modal produktivitas mereka masih tergolong rendah. Sampai saat ini program penyediaan kredit terbukti sangat berhasil namun sumber-sumber kredit tersebut sangatlah sulit untuk didapatkan dan diakses unit usaha yang dijalankan wanita.

Legalisasi dan promosi ekonomis atas berbagai kegiatan di sektor informal, dimana sebagian besar wanita perkotaan bekerja akan dapat melipatgandakan fleksibilitas financial kaum wanita sekaligus meningkatkan produktivitas unit usaha mikro yang dikelola wanita. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengendurkan berbagai peraturan yang membatasi hak kepemilikan oleh wanita serta perlunya peningkatan program kesehatan anak dan keluarga berencana agar wanita dapat mengendurkan fungsi reproduksinya dan meningkatkan peranannya dengan lebih banyak waktu untuk berpatisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

B. Pengangguran di Perkotaan

Konsekuensi dari meningkatnya urbanisasi di perkotaan adalah meledaknya jumlah pencari kerja, baik sektor formal maupun sektor informal di perkotaan. Tingginya penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaan yang ada mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semipengangguran di daerah perkotaan. Berbagai penelitian hanya dapat mengakomodir data pengangguran penuh sehingga jika ditambahkan dengan jumlah pengangguran terselubung diberbagai sektor informal, yang secara nyata ada, maka secara umum tingkat pengangguran di berbagai negara-negara berkembang tergolong tinggi.

C. Migrasi dan Pembangunan

Sampai saat ini migrasi desa-kota masih dianggap suatu fenomena alamiah yang wajar terjadi dan bersifat positif karena dapat menyalurkan surplus tenaga kerja di pedesaan ke sektor industri di perkotaan yang daya serapnya lebih tinggi. Secara sosial juga dianggap positif, karena dapat menciptakan pergeseran sumberdaya manusia dari lokasi dengan produk marjinal sosialnya nol ke lokasi dengan marjinal produk sosialnya yang positif dan terus meningkat dengan adanya akumulasi modal dan teknologi.

Hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan kondisi nyata saat ini. Migrasi desa-kota telah melebihi batas, dengan semakin tingginya perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan daya serap tegana kerja atau jumlah lapang kerja di sektor industri maupun jasa-jasa pelayanan sosial yang tersedia di perkotaan yang pada akhirnya menciptakan. Maka sudah saatnya migrasi desa-kota dianggap sebagai faktor negatif yang perlu dicegah atau dikurangi yang pada awalnya bersumber dari ketidakseimbangan struktural dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Migrasi memperburuk ketidakseimbangan structural antar desa dan kota secara langsung dalam 2 hal, yaitu :

1. Di sisi Penawaran, migrasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui tingkat angka batasan pertumbuhan maksimal yang sedianya masih dapat didukung oleh segenap kegiatan ekonomi dan jasa-jasa pelayanan sosial yang ada di perkotaan
2. Di sisi Permintaan, penciptaan kesempatan kerja di derah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan karena kebanyakan jenis pekerjaan sektor-sektor industri perkotaan membutuhkan aneka input-input komplementer yang sangat banyak jumlah macam jenisnya.

Pada kenyataannya, dampak negative yang ditimbulkan oleh migrasi terhadap pembagunan lebih luas daripada sekedar memperburuk kondisi tingkat pengangguran. Arti penting dari fenomena migrasi di negara berkembang tidak terletak pada bentuk-bentuk proses atau pengaruh dampaknya terhadap alokasi sektoral sumberdaya manusia, melainkan lebih terletak pada implikasi-implikasi negative yang selalu ditimbulkannya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi da upaya-upaya pembangunan secara keseluruhan.

Setiap kebijakan ekonomi atau sosial yang mempengaruhi pendapatan riil penduduk pedesaan dan perkotaan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses migrasi.Selanjutnya proses migrasi akan cenderung mempengaruhi atau bahkan mengubah pola-pola kegiatan ekonomi, baik secar sektoral maupun geografis, mengubah pola distribusi pendapatan dan tingkat petumbuhan penduduk.

Kebijakan yang berdampak langsung dan segera terhadap migrasi antara lain kebijakan upah dan pendapatan dan program peningkatan kerja. Sedangkan kebijakan yang tidak berdampak langsung anatar lain pengaturan pemilikan dan pemanfaatan lahan; penetapan harga komoditi; alokasi kredit; system perpajakan; peningkatan ekspor; substitusi ekspor; kebijakan perdagangan dan devisa; distribusi geografis atas jasa pelayanan sosial; sikap terhadap program investasi pemerintah; sikap terhadap investor asing; program KB dan organisasi kependudukan; sturktur, kandungan dan orientasi system pendidikan; berfungsinya pasar-pasar tenaga kerja; karakteristik kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi teknologi internasioanal dan relokasi industri baru

D. Menuju Teori Ekonomi Tentang Migrasi Desa-Kota

Pembangunan perekonomian pada awalnya dikaitkan erat dan didefinisikan sebagai perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota-kota. Pedesaan didominasi sektor pertanian sedangkan kota didominasi oleh kegiatan sektor industri, maka kemajuan perekonomian secara keseluruha di negara-negara maju tersebut sering dicirikan dengan adanya realokasi yang berlangsung bertahap dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa-kota, skala internal (domestik) maupun skala internasional. Migrasi desa-kota dipandang sebagai suatu yang bernilai positif dan bermanfaat bagi pembangunan perekonomian. Salah satu teori tentang hal tersebut adalah Teori Perpindahan Tenaga Kerja yang dirumuskan oleh Arthur Smith.

Selama dekade tahun 1960-an dan 1970-an, berbagai data menunjukkan fakta yang justru tidak mendukung gagasan atau pernyataan yang memandang manfaat dari perpindahan tenaga kerja dan lebih menunjukkan dampak negatif bagi pembangunan perekonomian. Selanjutnya berkembang teori yang menjelaskan hubungan yang bersifat paradoks antara lonjakan migrasi desa-kota  yang semakin cepat tersebut dengan terus meningkatnya pengangguran di daerah perkotaan. Teori tersebut dikenal dengan Model Migrasi Todaro (Todaro Migration Model).

1. Deskripsi Verbal Tentang Modal Todaro

·         Asumsi model ini adalah migrasi dari desa ke kota merupakan fenomena ekonomi sehingga keputusan untuk migrasi merupakan keputusan yang telah dirumuskan secara rasional.

·         Arus migrasi merupakan tanggapan terhadap perbedaan pendapatan antara desa dengan kota. Namun pendapatan ini bukan penghasila yang aktual, akan tetapi penghasilan yang diharapkan (expected income)

·         Premis model : para migran mempertimbangkan dan membandingkan pasar-pasar tenaga kerja yang tersedia di sektor pedesaan dan perkotaan kemudian memilih salah satunya yang dirasa dapat memberikan keuntungan yang diharapkan (expected gains) paling maksimum.

·         Expected gains diukur atas dasar angka selisih antara pendapatan riil yang diterima dari pekerjaan di pedesaan dengan di perkotaan. Angka selisih ini juga diperhitungkan terhadap peluang migran untk mendapatkan pekerjaan di perkotaan.

·         Model Migrasi Todaro beranggapan segenap angkatan kerja, actual maupun potensial, membandingkan expected income selam kurun waktu tertentu di perkotaan (selisih antara penghasilan dengan biaya migrasi) dengan rata-rata penghasilan di pedesaan. Keputusan migrasi jika penghasilan bersih di kota lebih tinggi daripada penghasilan di desa.

·         Model atau teori migrasi sederhana menyatakan bahwa migrasi bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena mekanisme pasar akan mampu menghentikan atau sebaliknya meningkatkan migrasi sesuai kebutuhan yang ada. Konteks dari model ini berada pada perekonomian industri maju dengan asumsi bahwa kesempatan kerja terbuka penuh atau hampir penuh, sehingga keputusan migrasi semata-mata untuk mendapatkan penghasilan atau upah yang lebih tinggi dimanapun pekerjaan itu berada.

·         Teori migrasi sederhana dipandang tidak realistis jika dikaitkan dengan kerangka kelembagaan dan ekonomi negara-negara maju, alasannnya :

1.      negara-negara berkembang umumnya sedang menghadapi masalah pengangguran yang serius sehingga migran baru tidak dapat mengharapkan segera mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi di perkotaan

2.      jika dianalisis dengan kurun waktu yang lebih panjang, maka para migran yang umumnya usia muda dibenarkan untuk melakukan migrasi sepanjang nilai sekarang (present value) dari penghasilan bersih yang diharapkan (expected income) selama kurun waktu yang diperhitungkannya tersebut melebihi pendapatan yang bisa diperoleh di pedesaan.

·         Dengan demikian, migrasi dari desa ke kota bukanlah suatu proses positif yang menyamakan tingkat upah di kota dan di desa seperti yang diungkapkan oleh model-model kompetitif, melainkan merupakan kekuatan yang menyeimbangkan jumlah-jumlah pendapatan yang diharapkan (expected income) di pedesaan dengan di perkotaan.

2. Sebuah Penyajian Diagramatis

·         Proses pencapaian titik equilibrium pengangguran (yang akan tercapai setelah tingkat pendapatan yang diharapkan di kota sama dengan tingkat pendapatan actual di desa) yang akan menghentikan migrasi (bukannya keseimbangan tingkat upah di desa dan kota seperti dikemukakan model pasar tenaga kerja neoklasik tradisional) dapat dijelaskan secara diagramatis

·         Kelemahan Modal Migrasi Todaro ini adalah karena mengasumsikan bahwa selera, tingkat pendidikan, tingkat penalaran dan tingkat keterampilan dari tenaga kerja adalah sama rata, yang merupakan asumsi yang tidak realistis.

·         Jadi Model Migrasi Todaro memiliki empat pemikiran dasar, yaitu :

1.      Migrasi desa-kota dirangsang terutama sekali oleh berbagai pertimbangan ekonomi yang rasional dan yang langsung berkaitan dengan keuntungan atau manfaat dan biaya-biaya relative migrasi itu sendiri

2.      Keputusan migrasi tergantung pada selisih antara tingkat pendapatan yang diharapkan di kota dan tingkat pendapatan actual di pedesaan. Selisih pendapatan tersebut dipengaruhi oleh 2 variabel pokok yaitu selisih besaran upah actual di desa dan di kota dan kemunginan mendapatkan pekerjaan yang menawarkan tingkat pendapatan seperti yang diharapkan.    

3.      Kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan

4.      Migrasi desa-kota bisa saja terus berlangsung meskipun pengangguran di perkotaan sudah cukup tinggi, asalkan masih di bawah selisih pendapatan tersebut.

3. Lima Implikasi Kebijakan

·         Meskipun model Migrasi Todaro nampak kurang memperhatikan arti penting migrasi desa-kota, namun model ini memberikan sejumlah implikasi kebijakan yang sangat penting bagi negara berkembang untuk mengatasi masalah migrasi tersebut, yaitu :

1.      Ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi, karena para migrant diasumsikan akan tanggap terhadap adanya selisih-selisih pendapatan.

2.      Pemecahan masalah pengangguran tidak cukup hanya dengan penciptaan lapangan kerja baru, karena dapat menciptakan situasi yang paradoks, artinya meskipun lapangan kerja di kota telah ditambah namun jumlah pengangguran tetap meningkat.

3.      Pengembangan pendidikan yang berlebihan mengakibatkan migrasi dan pengangguran. Investasi yang berlebihan di bidang pendidikan mendorong tingkat pendidikan tenaga kerja yang tinggi, selanjutnya jika peluang pencari kerja tidak lebih baik maka akan terjadi “pemborosan intelektual”

4.      Pemberian subsidi upah dan penentuan harga factor produksi tradisional (tenaga kerja) justru menurunkan produktivitas, karena salah satu resep baku untuk menciptakan kesempatan kerja di perkotaan adalah dengan menghilangkan distorsi harga factor produksi dan menggunakan harga “sebenarnya”, hasil mekanisme pasar.

5.      Program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu. Akan lebih baik jika kebijakn-kebijakan yang ada bersifat integral dengan mempertimbangkan segala dampaknya terhadap sisi permintaan tenaga kerja di perkotaan dan sisi penawatran tenag kerja di pedesaan. Oleh sebab itu upaya pembangunan basis perekonomian pedesaan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi desa-kota sehingga mampu menekan arus migrasi desa-kota.

E. Rangkuman dan Kesimpulan : Pembentukan Strategi yang Komprehensif bagi Penanggulangan Masalah Migrasi dan Kesempatan Kerja

Upaya mengatasi masalah migrasi dan kesempatan kerja dilakukan dengan menerapkan strategi komprehensif, yang mengandung elemen-elemen utama, sebagai berikut :

1.      Penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa dan kota.

Titik berat dari usaha ini harus diletakkkan pada pembangunan sektor pedesaan, perluasan industri kecil ke seluruh negeri dan peninjauan kembali orientasi kegiatan ekonomi serta investasi sosial yang ditujukan bagi daerah-daerah pedesaan.

2.      Perluasan indutri-industri kecil yang padat karya.

Perluasan industi kecil padat karya di perkotaan dan di pedesaan dapat dilakukan melalu 2 cara yaitu : secara langsung dengan investasi dan penyediaan insentif oleh pemerintah, terutama di sektor informal perkotaan dan secara tidak langsung dengan redistribusi pendapatan kepada orang-orang miskin di pedesaan yang struktur permintaan barang konsumsi dapat dipenuhi oleh produk lokal

3.      Penghapusan distorsi harga faktor-faktor produksi.

Cukup banyak bukti yang membuktikan bahwa upaya penghilangan distorsi harga factor produksi melalui penghapusan berbagai subsidi modal dan menghentikan pembakuan tingkat upah di atas harga pasar, akan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki penggunaan sumberdaya modal langka yang tersedia.

4.      Pemilihan teknologi produksi padat karya yang tepat.

Negara-negara berkembang perlu segera melepaskan ketergantungan dan kepercayaan terhadap teknologi canggih negara maju dan mengalihkan perhatian untuk mencari teknologi-teknologi yang lebih tepat guna sesuai dengan kemampuan dan kondisi perekonomian dalam negeri

5.      Pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja.

Pendidikan formal menjadi tolak ukur utama seleksi calon pekerja sehingga investasi yang berlebihan di bidang pendidikan tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja bagi pencari kerja berpendidikan akan mendorong tumbuhnya pengangguran berpendidikan

6.      Pengurangan laju pertumbuhan penduduk.

Dapat dilakukan dengan pengentasan kemiskinan absolute dan perbaikan distribusi pendapatan, disertai dengan penggalakan program-program keluarga berencana dan penyediaan pelayanan kesehatan di daerah-daerah pedesaan.